Terulang kembali, PLN akan menghukum pelanggan yang melanggar kasus, YLKI akui rumit

Uncategorized360 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Keluhan masyarakat mengenai sanksi PLN Dengan mengendalikan penggunaan listrik atau P2TL Memang diakui sangat rumit penyelesaiannya. Permasalahan tersebut kerap membingungkan pelanggan PLN yang tidak memahami aturan tersebut sehingga tiba-tiba dikenakan denda yang besar.

“Masalah P2TL ini pelik, pelik. “PLN bahkan regulator (Kementerian ESDM) mengandalkan aturan regulasi,” kata Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI).

Melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 12 Januari 2024, Tullus mengatakan pelanggannya tampak tak bisa beraktivitas pasca denda tersebut. Konsumen, dalam banyak kasus, harus membayar meskipun mereka kesal karena telah melanggar sesuatu yang menurut mereka tidak mereka lakukan.

“Mayoritas Kelakar “Konsumen dapat mengklaim potongan harga dan membayar denda secara mencicil,” kata Tullus. Pelanggan dapat mengajukan banding ke PLN jika merasa keberatan.

Belakangan ini kontroversi denda PLN kembali terulang dan pengaduan tersebut kembali tersebar luas di media sosial, misalnya.

Puluhan pelanggan PLN mengadu ke YLKI tahun lalu.

Kasus @brosalind mengingatkan kita pada kasus serupa yang terjadi akhir tahun lalu, juga dialami pengguna listrik PLN di Jakarta Barat. Total, berdasarkan formulir perhitungan P2TL yang diterbitkan YLKI pada tahun 2023, ada 17 orang yang mengadukan permasalahannya ke PLN.

Dari informasi tersebut, ada 9 orang yang mengadukan P2TL. Ada yang minta keringanan 5,4 juta hingga 20 juta birr. Mereka keberatan dengan hukuman yang diberikan dalam kasus ini.

iklan

Oleh karena itu, Tullus mengimbau masyarakat melakukan tindakan preventif agar terhindar dari kasus penalti PLN. Menurutnya, banyak kasus yang sering terjadi karena berbagai alasan. Misalnya saja bagi warga yang ingin membeli atau menyewa rumah second.

“Jika Anda membeli rumah Kedua.. Iya harus cek ke PLN dulu, atau kalau yang menyewakan rumah, sebelum atau sesudah kontraktor mengosongkan, kontraktor harus cek meterannya belum tersentuh, ujarnya.

Baca Juga  Maruf Amin Soal Beras Bansos Bergambar Capres: Itu Urusan Bawaslu.

Sedangkan menurut pengaduan YLKI terhadap PLN. Aji Warsito, Ketua Bagian Pengaduan YLKI Namun, kami tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Hal ini dinyatakan menjadi tanggung jawab konsumen pemilik tanah tersebut. Sekalipun pelanggan tidak merasa telah melakukan pelanggaran.

Ia mencontohkan tanggung jawab jabatan sebagai orang baru yang tiba-tiba menyewa dan membeli rumah. Petugas kemudian menemukan tanda-tanda pencurian listrik saat pemeriksaan P2TL. Jadi yang seharusnya bertanggung jawab bukanlah warga lama. Sekalipun orang tersebut tidak melakukan dugaan pelanggaran tersebut.

Pilihan Editor: Pendaftaran: Sebagai korban banjir, warga Kemant ini bercerita tentang jasa Ahok, Anyus, dan Heru Budi.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *