Tanggapan PPP terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas parlemen 4 persen

Uncategorized151 Dilihat

TEMPO.CO, JakartaKetua Dewan Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Mohammad Romahurmuzi menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi. M.K yang menghapus undang-undang pembatasan Parlemen atau Batasan parlementer Hanya 4 persen suara nasional.

Menurut pria yang akrab disapa Romy ini, putusan MK merupakan kemenangan kedaulatan rakyat karena setiap suara elektoral diubah menjadi kursi anggota DPR.

Romi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024 mengatakan, “Ini benar-benar hakikat sistem pemilu yang seimbang, yaitu suara rakyat tidak akan hilang.”

Romi mengatakan, keputusan tersebut bisa dilaksanakan sementara, yakni apabila keputusan sudah diambil maka akan dilaksanakan mulai hari ini. Sebab, ketika masalah ini diputuskan, standar akuntansi yang ditetapkan dalam batasan parlemen belum dimulai.

Untuk melakukan perubahan peraturan KPU, KPU meminta segera berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyambut baik keputusan Parlemen untuk mencabut undang-undang pembatasan.

“Kenapa? Perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden bisa diterapkan pada pemilu 2024, tapi penghapusan batasan parlemen pada pemilu 2029,” kata Romi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Dalam sidang pada Kamis, 29 Februari, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian perkara uji materi Tulisum terkait ketentuan batas parlemen 4 persen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan putusan pada sidang pleno MK dan mengatakan, “mengkabulkan sebagian permohonan pemohon”.

Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional bagi pemilu DPD tahun 2024 dan berlaku secara konstitusional bagi pemilu DPD tahun 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang terdapat perubahan dan berpedoman pada persyaratan tersebut. ke tingkat Parlemen, sudah selesai.

Dalam hal ini, Eludem berpandangan bahwa “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan minimal empat persen suara yang diterima secara nasional dan diikutsertakan dalam penentuan kursi anggota Partai Rakyat Demokratik.”

Baca Juga  Guru perlu mengenali siswa yang menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan mental, berikut tanda-tandanya.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *