Sering digerebek polisi, asosiasi minta standarisasi Knalpot Brong

Uncategorized109 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Asosiasi Cerobong Asap Indonesia (AKSI) melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah meminta Badan Standardisasi Nasional dan Kementerian Perindustrian untuk melakukan standarisasi produk cerobong asap. Setelah pasar atau dikenal sebagai Knalpot yang kuat. Ketika polisi terus menindak pengendara yang menggunakan sistem pembuangan performa tinggi, serikat pekerja meminta pedoman yang jelas.

“Saat ini karena produknya banyak sekali, industrinya didatangi aparat penegak hukum, padahal mengikuti aturan,” kata Hang Harimba Rachman, Wakil Kepala Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UMM, usai berbincang dengan AKC. Di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Jumat 23 Februari 2024.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kementerian Perindustrian (dari Menperin) turut hadir dalam diskusi tersebut. Menurut Hang, audiensi ini bertujuan untuk mencari solusi bagi industri otomotif, khususnya produsen knalpot aftermarket.

Haning mengatakan polisi belum bisa membedakannya. mengeluarkan Setelah pasar Bronk dan knalpot memenuhi standar pabrik.

Kalau ada surat keterangan, tidak semua polisi dilengkapi (untuk memeriksa). “Bentuk seperti SNI sangat memudahkan identifikasi,” ujarnya.

Hangeng berharap polisi tidak melakukan penggerebekan sebelum peraturan tersebut disahkan.

“Meski sudah dilakukan tindakan, prosedurnya harus dilakukan pada tingkat yang benar, kalau tidak terlihat atau mengeluarkan suara (cerobong asap), jangan sampai tertular,” ujarnya.

Hang berharap aturan tersebut bisa dikeluarkan secepatnya. “Kalau saya mau secepatnya, harusnya selesai dalam waktu satu bulan.”

iklan

Undang-undang mengenai tingkat kebisingan knalpot kendaraan bermotor terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kebisingan diatur dalam Pasal 48 Ayat 3b.

Tingkat kebisingan kendaraan bermotor menurut Peraturan Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup No. 7. Tahun 2009. Berdasarkan peraturan ini, batas maksimum kebisingan knalpot untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin sampai dengan 80 cc adalah 77 desibel, kapasitas mesin 80 – 175 cc adalah 80 desibel, dan kebisingan mesin di atas 175 cc adalah 80 desibel. Batasi 83 desibel.

Baca Juga  BPS: Kunjungan wisatawan outbound naik 11,67% pada Februari 2024, namun masih di bawah level sebelum pandemi

UU LAJ Pasal 285 Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan antara lain kaca spion, klakson, lampu depan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat speedometer. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), tapak ban dan lain-lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda. Maksimal Rp 250 juta.

Namun, industri knalpot Setelah pasar Ini terus berkembang di berbagai bidang. Baru-baru ini polisi mendenda beberapa pengguna setelah menerima banyak keluhan dari pengemudi lain, kebanyakan buruk, knalpot hanya boleh digunakan di acara balap resmi dan tidak di jalan umum.

Danya Paramita yang pemberani

Pilihan Editor: Kementerian Perindustrian menyatakan perluasan industri yang mendapat harga khusus gas tidak akan membebani industri migas.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *