TEMPO.CO, Jakarta – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Aria Bima mendesak Presiden Joko “Jokowi” Widodo tetap independen pada pemilu 2024.
PDIP menyambut baik pengumuman calon presiden Anis Basedan dan petisi Ganjar Pranowo kepada Jokowi baru-baru ini. [current] Agar presiden tetap netral,” kata Arya dalam keterangan tertulis. waktu pada hari Senin.
Netralitas itu meluas ke aparatur negara, kata Arya. “[State] Masyarakat tidak boleh dipengaruhi atau ditindas untuk memilih seorang calon. “Kalau begitu, demokrasi sedang mengalami kemunduran,” kata anggota DPR ke-6 yang terdiri dari KPU, TNI, dan Polri itu.
Aria menilai, Jokowi bukan hanya sosok ayah yang baik, tapi juga pemimpin yang terpuji. Oleh karena itu, Jokowi menyatakan akan menempatkan seluruh lembaga pemerintahan pada posisi netral.
Apalagi, kepala daerah saat itu berjumlah 176 orang, yang semuanya seharusnya independen. “Kami tidak ingin racun orde baru masuk ke pemerintahan Jokowi, kami pastikan itu,” kata Aria.
Aria menegaskan, bias apa pun yang dilakukan Jokowi merupakan tanda kemunduran demokrasi. Dia mengatakan, pemilu lanjutan hanya bisa terselamatkan jika pemilu 2024 dilaksanakan secara sah. Keganjilan tersebut antara lain adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang masih segar dalam ingatan masyarakat. “Mandat PDIP terhadap Jokowi akan berakhir pada 2024. Jabatan presiden adalah pemilu yang prinsipil,” kata Aria.
Ihsan Reliubun
Pilihan Editor: UE dan UNESCO mengadakan forum penyelenggara tingkat tinggi menjelang pemilu Indonesia tahun 2024
klik disini Dapatkan berita terkini dari Tempo di Google News
Quoted From Many Source
