Pelanggan yang termasuk kategori pelanggaran terbesar dikenakan denda PLN Rp 33 juta

Uncategorized119 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Sejak Agustus lalu, keluarga klien bertengkar. PLN di dalam SengkarengJakarta Barat akhirnya menyerah. Sejak 2016, mereka tak bisa menolak denda PLN sebesar Rp 33 juta akibat pemasangan kWh meter yang dinyatakan ilegal.

Mereka keberatan dengan hukuman tersebut karena mereka belum melakukan kecurangan satu sen pun dalam tagihan listrik hingga Agustus lalu. Selain itu, penggantian meteran yang terjadi tujuh tahun lalu melibatkan jasa seorang pria yang dikenal masyarakat setempat bekerja di PLN.

Di tahun Hal itu dimaksudkan sebagai pengganti karena mereka tidak ingin mengulangi hukuman penjara pada hukuman pertama tahun 2016. Pemeriksaan PLN saat itu menunjukkan kWh meter model cakram di rumah keluarga ini rusak.

Tak tahu bagaimana cacat itu terjadi – dan karena merasa tidak ada gangguan pada meteran – ia harus menelan denda yang ditetapkan sebesar Rp 17 juta saat itu. Denda tersebut dibayarkan atas ancaman gangguan pasokan listrik.

Saya tidak pernah mengharapkan keluarga ini, PLN bagus Itu kembali, bahkan lebih besar. Sekali lagi di bawah bayang-bayang ketakutan yang sama, “sampai saat ini kami meminta keringanan partisi,” kata perwakilan keluarga melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 26 November 2023.

Pelanggaran Kelas IV terbanyak

Ainul Wafa, Koordinator Perlindungan Pelanggan dan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, menyatakan pelanggaran hak yang sering dilakukan konsumen termasuk dalam kategori pelanggaran IV (P IV). Seperti yang dialami SL dan keluarganya di Sengkareng, hal ini merupakan pelanggaran yang dilakukan non-pelanggan.

iklan

Ainul dia dan Peraturan Direksi PLN no. 0028.P/DIR/2023 tentang Peraturan Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) Jumat lalu tanggal 24 November 2023.

Oleh karena itu, Ainul menyampaikan pentingnya pengendalian sosial terhadap penggunaan listrik. Tujuan P2TL ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap instalasi listrik PLN serta instalasi konsumen dan non konsumen, ujarnya.

Baca Juga  Pemerintah Indonesia akan memulai uji coba MLFF di Bali dengan metode pembayaran Mandara

Peraturan terbaru yang mengatur penggunaan listrik

Menurut Lasiran, General Manager PLN Divisi Penyiaran Jabodetabek, terkait anggaran rumah tangga terbaru, tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Reformasi tersebut, jelasnya, fokus pada peningkatan pelayanan, seperti mempersingkat waktu atau prosedur keberatan pelanggan.

“Jika pelanggan ingin protes, kami akan mempersingkat waktu lebih cepat. Tergantung pendapat warga,” kata Laciran dalam acara media sosial yang sama.

Pilihan Editor: LSM Asing Ikut Sidang Harris-Fatia Vs Luhut, Ini yang Dikhawatirkan



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *