Nedem menilai KPU gagal memitigasi ancaman tertundanya pengembalian suara.

Uncategorized46 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Asosiasi Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Tulisdem menyoroti Komisi Pemilihan Umum KPU Bahkan jika tenggat waktu telah berlalu, pemungutan suara di negara bagian akan diperbolehkan lagi.

“Tentunya hal ini menunjukkan KPU tidak mampu mengurangi risiko permasalahan yang mungkin terjadi pada tataran rehabilitasi manual,” kata Koirunnisa Nur Agustiti, Direktur Jenderal OLUDEM. waktuJumat 8 Maret 2024

Di tahun Ia mengatakan, ada permasalahan juga dalam proses pemilihan ulang pada pemilu 2019. Namun bisa selesai sesuai jadwal. Dampaknya tentu saja bisa terjadi keterlambatan dalam penentuan hak suara di tingkat nasional yang ditetapkan undang-undang pemilu paling lama 35 hari, kata Ninis, sapaan akrabnya.

Jika hasil pemilu tingkat nasional ditunda, hal itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017, ujarnya.

Selain itu, lanjut Ninis, ada kekhawatiran kemungkinan terjadinya kecurangan di negara bagian akan semakin besar seiring dengan perpanjangan masa rehabilitasi KPU. Masyarakat boleh bertanya apa yang terjadi agar prosesnya tidak melewati batas waktu.

Peneliti Lukudem lainnya Heroic M. Prathama mengatakan KPU seharusnya menjelaskan kondisi impotensi yang dimaksud agar perolehan suara kembali di negara bagian bisa tertunda.

“Masyarakat perlu diberi tahu mengapa hal ini ditunda,” kata Herroc saat dihubungi. waktu Jumat di Bogor, Jawa Barat. “Jadi tidak ada dugaan atau spekulasi.”

Namun kata dia, poin utamanya adalah proses evaluasi ulang di tingkat nasional tidak melebihi waktu yang dijadwalkan. Artinya, 35 hari setelah pemilu.

Sebelumnya, KPU telah menerbitkannya pada 4 Maret 2024 melalui surat Nomor 454/PL.01.8-SD/05/2024. Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, surat edaran ini telah dikirimkan kepada Ketua KPU/KIP Provinsi Aceh dan Womber. KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Baca Juga  Budi Karya ke Korea Selatan dan China membahas proyek LRT Bali, kereta trackless IKN hingga...

“Jika proses penghitungan ulang hasil di tingkat kecamatan, kabupaten, dan/atau negara bagian tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh kejadian tersebut, Energi yang luar biasa Atau keadaan di luar perencanaan dan kendali penyelenggara, maka PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau KPU/KIP Provinsi Aceh melakukan penyesuaian jadwal dan tetap mengadakan kembali hasil penghitungan suara, tulisnya. Dari poin-poin dalam surat tersebut.

iklan

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik membenarkan surat edaran tersebut. Dia menjelaskan, KPU memiliki beberapa kendala dalam menerbitkan surat edaran tersebut.

Benar, surat ini dikeluarkan KPU dengan mempertimbangkan keadaan force majeure –suatu keadaan yang tidak dapat dipertahankan– karena perolehan suara pemilih harus benar-benar tetap dan ditentukan oleh variabel,” kata Idham. waktu pada hari Jumat.

Dia menjelaskan. Energi yang luar biasa Hal ini dilakukan oleh Panitia Seleksi Kecamatan atau PPK. Penyajian ulang sering dikaitkan dengan pengajuan yang terlambat. Sebab, banyak gangguan dan pengecekan data.

Selain itu, kata dia, pada prinsipnya rekonstruksi harus diselesaikan. Oleh karena itu, perolehan suara pemilih di TPS atau TPS diputuskan oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Negara, dan KPU RI.

Oleh karena itu, KPU harus memastikan selesainya proses rehabilitasi yang seringkali terhenti di tingkat kecamatan, kata Idham. Sebab selesainya rekapitalisasi di daerah akan mempengaruhi waktu rekapitalisasi dan hasil di tingkat nasional.

“Hal ini perlu dipastikan oleh KPU, karena menurut undang-undang, proses pengulangan harus dilakukan secara bertahap,” kata Idham.

AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Mahfud Md bertemu Ganjar dan Megawati, membahas strategi mengusut kecurangan pemilu.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *