Komnas HAM meminta pemerintah menghentikan sementara proyek Rempang Eco-City

Uncategorized274 Dilihat

TEMPO.CO, Battam – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Comnas Ham) meminta pemerintah menghentikan sementara rencana pembangunan Gerhana Eco-City karena rencana proyek tersebut menimbulkan kontroversi, terutama terkait isu relokasi yang ditolak warga.

“Mengenai relokasi ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pra-mediasi, BP Batam, Wali Kota, Gubernur dan Polda. Posisi Comnas HAM merekomendasikan agar (pembangunan Eco-City Rempang) dipertimbangkan kembali tanpa perlu menggusur warga sekitar, kata Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo saat datang langsung ke Rempang, Sabtu, 16 September 2023.

Artinya, kata Prabianto, pemerintah diminta mempertimbangkan kembali rencana pengembangan industri di kawasan Rempang. “Karena industri ini mengancam kehidupan masyarakat yang akan tinggal di sana secara turun-temurun,” ujarnya.

Prabianto pada 28 September mengungkapkan rencana pembukaan lahan tersebut kepada PT MEG segera sebagai pengembang. “Kalau melihat tenggat waktu, menurut saya agak sulit untuk dipenuhi (membuka lahan),” kata Prabianto.

Lebih lanjut, Komnas Ham menginginkan waktu untuk melakukan mediasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi. “Jika kita melihat dinamika dan kondisi yang terjadi di lapangan, karena dalam peraturan perundang-undangan terkait perlu dipastikan bahwa hak-hak pihak ketiga (masyarakat lokal) yang termasuk di dalamnya diselesaikan terlebih dahulu dengan menerbitkan HPL, ” dia berkata. .

Terkait penempatan polisi di Rempang, dia meminta aparat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan represif atau kekerasan terhadap warga Rempang.

iklan

“Kami menulis dua kali BP Batam Dan gubernur, kepala polisi negara bagian pergi ke komando militer negara bagian untuk menghentikan mereka. “Kami berharap rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan dan kami akan memantau situasi di lapangan,” ujarnya.

Apabila rekomendasi tersebut tidak dipenuhi, Komnas HAM akan melaporkan kepada Presiden dan DPR RI. Tugas Comnas HAM adalah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Presiden dan DPR RI, ujarnya.

Baca Juga  Penyebab kebakaran Museum Nasional diduga akibat korsleting listrik di gedung proyek renovasi

Ia meminta tim terpadu dibebastugaskan agar masyarakat lebih nyaman dan tenteram dalam menjalankan tugasnya. “Dalam pernyataan kami, kami mendorong (petugas) untuk mundur dari jabatannya saat ini. Kaji situasi posko yang ada,” kata Prabianto.

Saat ini, Anda belum bisa menyimpulkan apa saja temuan sementara di lapangan. Prabianto mengatakan diperlukan penyelidikan lebih lanjut.

Pilihan Editor: Freddy Pratama tetap mempertahankan gajinya di kantor pos meski ditangkap



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *