Kementerian PUPR tidak merekomendasikan pembangunan TPA open dump.

Uncategorized99 Dilihat

TEMPO.CO, JakartaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bangun total 42 Tempat pembuangan akhir atau TPA Pada periode 2019-2023. Konsep TPA yang dikembangkan Direktur Sanitasi Kementerian PUPR Tanozisochi Lasse adalah tempat pembuangan sampah sanitasi.

“TPA tersebut dilengkapi dengan fasilitas perlindungan lingkungan seperti lapisan geomembran, instalasi pengolahan lindi (IPL), sumur pantau, dan pipa saluran keluar gas metana,” kata pria yang akrab disapa Anas To Tempo itu, Rabu, 21 Februari 2024.

dalam masa pembangunan tempat sampah, PUPR Ia tidak lagi menganjurkan konsep open dumping karena mencemari lingkungan dan tidak menyelesaikan masalah sampah. Konsep TPA adalah konsep TPA saniter landfill (mencakup sampah biasa di TPA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013. Anees menambahkan, dalam rancangan RPJPN 2045 terdapat target zero landfill untuk open dumping.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Publik (LAKIP) Direktorat Sanitasi, total anggaran yang dikeluarkan Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur sejak 2019 hingga 2023 tempat sampah Harganya Rp. 1.050.437.642.000 untuk pembangunan 42 unit pembuangan limbah sanitasi.

Menurut Anas, Kementerian PUPR Secara khusus, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memiliki Sistem Informasi Pemrograman dan Anggaran (SIPPA). Melalui sistem ini, proposal infrastruktur yang diajukan oleh pemerintah negara bagian dapat diajukan dengan melengkapi Kriteria Kesiapan Lengkap (RC). Metode ini digunakan untuk program pengembangan TPA.

Surat ketertarikan RC dari kepala negara, kesediaan menerima harta benda dari kepala negara dan melakukan operasi dan pemeliharaan (OP), surat dukungan DPRD mengenai alokasi anggaran OP (termasuk angka belanja yang dibutuhkan) , ketersediaan dan kondisi lahan, ketersediaan dokumen perencanaan dan kesiapan lembaga administrasi.

iklan

Menurut Anas, infrastruktur TPA merupakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh pelayanan sampah kabupaten atau kota. Yang perlu diperhatikan dalam kepemilikan TPA adalah memenuhi persyaratan teknis lokasi, seperti jarak dari pemukiman dan tinggi muka air tanah di wilayah yang dipilih, guna mengurangi dampak sosial dan lingkungan.

Baca Juga  Menteri PUPR Gibran blak-blakan soal banyaknya proyek sentral di Solo semasa menjabat: Tak Disegel...

Pengoperasian dan pemeliharaan TPA harus mematuhi aturan pelaksanaan, ujarnya. Pengolahan sampah di tempat pembuangan sampah harus mencakup pemadatan tanah dan operasi penutup tanah secara teratur, serta operasi pembuangan sampah untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan menghindari bahaya seperti kebakaran. “Mengalokasikan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang memadai ke tempat pembuangan sampah sangat penting untuk memastikan operasi pengoperasian dan pemeliharaan beroperasi secara efisien,” kata Enes.

Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Sampah, dan Bahan Berbahaya (PSLB3), mengatakan pada tahun 2022, sebanyak 41,09 persen TPA yang beroperasi tidak akan terbuka atau memenuhi standar fasilitas TPA atau sanitasi. Pemerintah mengatakan akan secara resmi menutup semua tempat pembuangan sampah terbuka pada tahun 2030.

IRSYAN Hasim



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *