Kementerian Keuangan mengumumkan 7 daerah yang menerapkan tarif pajak hiburan sebesar 75 persen

Uncategorized291 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyatakan ada beberapa daerah yang menerapkan tarif. pajak 75 persen di beberapa hiburan. Sebelum ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) – undang-undang yang mengatur pajak daerah sudah dilaksanakan.

Lidia Kurniawati Christiana, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, mengatakan ada tujuh daerah yang sudah menerapkan 75 persen. Di antaranya Kabupaten Siak (Riau), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi), Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Belitung Timur (Kepulauan Banga Belitung). Lalu ada Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Grobokan (Jawa Tengah), dan Kota Tual (Maluku).

Daerah Lydia sudah lama menetapkan tarif pajak hiburan sebesar 75 persen dan mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Tahun 2009 Nomor 28. Sama saja, sebenarnya mereka memberi tarif 75 persen, kata Lydia dalam konferensi pers Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa, 16 Januari 2024.

Menurut Lydia, pajak GST pada jasa seni dan hiburan bukanlah jenis pajak baru. Selama ketentuan UU PDRD masih berlaku, terdapat beberapa barang dan jasa yang dikecualikan dari objek pajak jasa seni dan hiburan dengan nama pajak hiburan. “Kami bilang ini bukan pajak baru. Jasa seni dan hiburan ada di UU 28 Tahun 2009,” kata Lydia.

Di masa lalu, banyak pengusaha hiburan yang mengeluh dan memprotes rencana beberapa pemerintah daerah yang mengenakan pajak hiburan hingga 75 persen. Salah satunya Inul Daratista, seorang pemilik karaoke. Inul VISA menentang pengenaan tarif pajak. Menurut dia, tarif ini akan mematikan industri hiburan karena mau tidak mau pajak akan dibebankan kepada konsumen.

Baca Juga  3 Alasan Alex Marquez Juara Balapan Sprint MotoGP Malaysia

Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Marcus juga mengungkapkan, pengusaha spa di Bali telah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 5 Januari 2024. Dia menyatakan materi yang diujikan terkait dengan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD. Menurutnya, pengusaha Spanyol ingin mengevaluasi posisi industri spa, tidak termasuk layanan kebugaran atau kesehatan dan rekreasi. (kesehatan).

Lydia mengatakan, pengenaan batas minimal dan maksimal pajak hiburan akan masuk dalam perubahan UU HKPD tahun 2022. Pasal 55 UU HKPD mengatur ada 12 jenis kegiatan yang termasuk dalam kategori seni. dan layanan hiburan. Dari dua belas kategori tersebut, hanya layanan hiburan tertentu seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan pemandian uap atau spa yang dikenakan tarif batas bawah dan batas atas.

iklan

Sedangkan sebelas jenis lainnya adalah menonton film; seni, musik, tari dan/atau peragaan busana; kontes kecantikan Kompetisi binaraga; sebuah pameran, sebuah pertunjukan Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor; Permainan keterampilan; permainan olahraga; wisata air rekreasi, wisata ekologi, wisata edukasi, wisata budaya, wahana salju, wisata alam, memancing, agrowisata dan kebun binatang; Dan panti pijat dan pijat refleksi, tidak dikenakan tarif yang tinggi.

Secara umum, terjadi penurunan pajak sebelas jenis hiburan selain diskotik dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen, kata Lidia. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi tarif pajak berbasis konsumsi seperti makanan dan/atau minuman, listrik, jasa hotel, dan jasa parkir.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan pariwisata dan menyesuaikannya dengan kondisi perekonomian, kata Ibu Lidiya. Selain itu, pemerintah secara umum akan memberikan pengecualian pajak untuk layanan seni dan hiburan guna memajukan budaya, kata Ibu Lydia. “Hal ini menunjukkan pemerintah mendukung pengembangan pariwisata di wilayah tersebut,” ujarnya.

Baca Juga  Papua Nugini mempekerjakan polisi Australia sebagai petugas polisi.

Lydia menegaskan, pajak barang dan jasa tertentu pada jasa seni dan hiburan merupakan pajak provinsi. UU HKPD memberikan kewenangan atau keleluasaan kepada daerah untuk menentukan dan menyesuaikan tarif pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan kondisi perekonomian daerah masing-masing. Termasuk menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu untuk diskotik sebesar 40-75 persen untuk beberapa jasa hiburan.

Lebih lanjut, UU HKPD mengatur kewenangan pemberian fasilitas berupa insentif anggaran bagi dunia usaha dan investasi di daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UU HKPD, kata Lydia.

Pilihan Editor: San Diego mengatakan pajak rekreasi dinaikkan 75 persen sebagai respons terhadap Inul.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *