TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi III DPR dari Partai Nasdem, Anja Tawfik Basari berpendapat, skandal politik jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi punya intelijen terhadap partai politik. Katanya, hal ini bisa membahayakan demokrasi.
“Kita bicara demokrasi, biasanya yang jadi skandal politik publik,” kata Tawfiq Basari, yang akrab disapa Tobas, saat dihubungi Tempo, Senin, 18 September 2023.
Presiden berharap dapat memenuhi amanat konstitusinya: melindungi demokrasi. “Dengan tidak menggunakan intelijen untuk tujuan politik,” ujarnya.
Tobas juga mengatakan, presiden adalah kepala negara yang harus memahami batasan kekuasaan. Oleh karena itu, mari kita jaga pandangan presiden sebagai kepala negara yang tidak mencampuri urusan partai politik dan menjaga independensinya, tambahnya.
Ia pun berharap presiden tidak acuh terhadap kekuasaan yang diberikan kepadanya.
Jokowi sesumbar punya informasi parpol yang lengkap
Pada hari Sabtu, Seknas Jokowi, kelompok relawan pendukung Jokowi, mengatakan pada pertemuan nasional di Bogor bahwa Jokowi memiliki informasi yang komprehensif, termasuk arah dan strategi partai politik.
“Saya tahu partai politik luar dalam. Saya juga memahami arah yang ingin mereka ambil,” ujarnya.
Pernyataan itu ia sampaikan dengan keyakinan agar masyarakat tidak salah memilih pemimpin pada pemilu mendatang. Di tahun Ia menegaskan, tiga pemilu presiden pada tahun 2024, 2029, dan 2034 akan menentukan apakah Indonesia bisa menjadi negara sejahtera. Ia juga menyatakan, informasi tersebut diambil dari TNI dan Polri serta Badan Intelijen Pemerintah (BIN).
“Saya mendapatkan semua informasi dari intelijen; angka-angka data dan survei semuanya ada di sana. Saya memiliki segalanya, dan ini [information] Karena hanya presiden saja [they] Laporkan langsung ke saya,” kata Jokowi.
Serikat sipil dan partai politik menentang Jokowi
Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam badan intelijen negara karena menargetkan partai politik dan memata-matai. Kelompok yang terdiri dari Imparsial, PBHI, Amnesty International, YLBHI, Contras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat dan Setara Institute menilai hal tersebut merupakan ancaman terhadap demokrasi.
“Ini merupakan permasalahan serius dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Tidak boleh dan tidak boleh dilakukan di negara demokrasi,” kata Ketua Pengurus Besar Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Hibru, dalam keterangannya, Sabtu, 16 September 2023.
Julius mengatakan, informasi yang dikumpulkan badan intelijen tidak boleh berkaitan dengan masyarakat politik, partai politik, dan masyarakat sipil, tetapi harus berkaitan dengan keamanan nasional.
Mereka melihat Tika
Pilihan Editor: Jokowi: ‘Jangan Takut dengan Kecerdasan Buatan’
klik disini Untuk mendapatkan berita terkini dari Tempo di Google News
Quoted From Many Source
