Berhenti berurusan dengan pelanggan PLN di Sengkareng: tidak ada lagi uang, tenaga dan waktu.

Uncategorized205 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – dalam sebuah keluarga SengkarengJakarta Barat yang baru saja divonis bersalah PLN Dan Rp. Ia yang sempat diminta membayar denda sebesar 33 juta, kini hanya berharap mendapat keringanan gaji sebanyak-banyaknya. Setelah hukuman yang mereka hadapi selama ini, kalaupun ada peluang, mereka menyatakan berniat menghukum lebih banyak.

Mereka mengaku merasa tidak punya cukup sumber daya untuk melawan putusan tersebut. Baik secara uang, tenaga maupun waktu. Oleh karena itu, usulan untuk membawa kasus ini ke pengadilan tidak diambil.

Oleh karena itu, di akhir pembahasan kami sudah meminta keringanan yang dibayar sebesar-besarnya dan masih menunggu keputusannya, kata SL, perwakilan keluarga, melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 26 November 2023. .

Pembahasan dimaksud dilakukan bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Setelah diskusi terakhir dengan PLN pada 13 November, mereka diarahkan ke DJK.

Inti dari pembahasan ini adalah DJK tidak mau memberikan keringanan meski permasalahannya sudah dijelaskan, tegasnya.

Dulu, SL dan keluarganya pernah ditolak karena dakwaan cacat kWh meter yang tercatat sejak 2016, namun baru pada 2023 mereka dikenakan denda yang layak.

Apalagi permasalahan muncul dari penggantian kWh meter dari yang berbentuk cakram menjadi model digital yang sebagian besar melibatkan petugas yang bekerja di PLN di lingkungan tempat tinggalnya.

Belum lagi, keluarga SL sudah mendapat denda sebesar Rp 17 juta. Di tahun Pada tahun 2016, dikenakan denda atas cacat fisik kWh meter yang bahkan tidak diketahui asal usulnya.

iklan

Tak ingin melakukan kesalahan serupa, orang tua SL berinisiatif mengganti meteran setelah membayar denda Rp 17 juta.

Bagaimanapun juga, cacat pada meteran yang terpasang adalah kesalahan pelanggan

Saat berdiskusi dengan DJK, SL menemukan kenyataan pahit bahwa seperti halnya PLN, DJK tetap mematuhi peraturan yang mengatur penggunaan listrik atau P2TL. Denda tetap dikenakan jika ditemukan perbedaan antara kWh meter dengan normal.

Baca Juga  Bidan diduga penyebab viralnya kecelakaan di media sosial, polisi Prabhumulih selidiki

“Hukum tidak peduli apakah itu dilakukan oleh perorangan atau tidak, jadi kitalah yang harus menanggung kerugiannya,” ujarnya.

Menurut SL, PLN menyayangkan kejadian tersebut, namun menegaskan bahwa masalahnya bukan pada kelompok PLN, melainkan individu. Pandangan ini didasari oleh minimnya informasi pergantian meter yang dilakukan keluarga SL. Saat itu, SL belum diberikan berita acara pemeriksaan (BAP), sehingga tidak bisa melawan bukti-bukti tersebut.

“Kalau iya, apa yang harus saya lakukan? Minta konfirmasi datanya tidak ada? Itu tidak mungkin,” kata SL seraya menambahkan, “Kemarin saat ada pergantian meteran penting pasca peristiwa viral ini, saya harus minta izin. menit dulu, lalu aku menyiapkannya.”

Pilihan Editor: Firli Bahuri langsung ajukan sidang pendahuluan: begini tanggapan Polda Metro Jaya.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *