Amnesty International, Imparsialitas, Respon Komnas Ham terhadap Anggota TNI yang menganiaya warga Papua

Uncategorized79 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Beredar video yang memperlihatkan warga Papua diduga diserang oleh beberapa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pos Gome di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Sedang. Sejumlah organisasi kemanusiaan angkat bicara menentang tindakan anggota TNI tersebut.

Berikut pernyataan beberapa organisasi kemanusiaan terkait dugaan penganiayaan terhadap warga Papua. waktu.

Amnesti Internasional

Direktur Jenderal Amnesti Internasional Usman Hamid dari Indonesia mengatakan penganiayaan terhadap warga sipil oleh anggota TNI sering terjadi di Papua. Menurut Usman, berulangnya kasus tersebut karena pemerintah dan TNI tidak tahu bagaimana cara menghukum pelakunya.

Dalam keterangannya yang ditulis pada Sabtu, 23 Maret 2024, Usman mengatakan, “Tindakan ini mungkin terulang kembali karena tidak ada hukuman bagi anggota yang terbukti bersalah melakukan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan.”

Usman melanjutkan, bantahan otoritas militer soal keterlibatan anggotanya seolah menutupi persoalan tersebut. Reaksi seperti itu dapat membuat bawahan merasa dilindungi oleh atasannya ketika melakukan kejahatan. Bahkan, dia menyebut tindakan anggota TNI tersebut merupakan penyiksaan brutal.

Penganiayaan yang dilakukan tentara telah menginjak-injak kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak seorang pun di dunia ini, termasuk masyarakat Papua, boleh diperlakukan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Apalagi akan menimbulkan korban jiwa, ujarnya.

Usman menilai pernyataan para petinggi TNI dan pejabat pemerintah lainnya terkait pendekatan kemanusiaan dan amal sama sekali tidak ada artinya. Sebab, lanjut Usman, hal ini sering diabaikan oleh petugas di lapangan.

Oleh karena itu, Pak Usman mendesak pembentukan tim investigasi gabungan untuk menyelidiki kejadian ini secara jelas, tidak memihak, dan menyeluruh. Menurutnya, pengerahan aparat keamanan di Papua harusnya berdampak besar pada hilangnya nyawa manusia selama ini.

Baca Juga  Apriani/Fadia dan Lani/Ribka mundur, Indonesia tanpa wakil ganda putri di Malaysia Open 2024

Tidak memihak

sampai deputi bekerja Tidak memihak RD Manto Adiputra mengatakan penyerangan terhadap warga sipil yang dilakukan anggota TNI merupakan bukti berulangnya kasus kekerasan di Papua. Menurut RD, kejadian serupa terulang kembali karena pemerintah selalu menggunakan mekanisme keamanan untuk menyelesaikan konflik di Bumi Sendrawasih.

“Selama kita terus menggunakan pendekatan keamanan ini, kekerasan politik dan pelanggaran HAM akan terus terjadi di Papua,” kata Ardi dalam keterangannya yang dirilis pada Sabtu, 23 Maret 2024.

Pendekatan keamanan yang diterapkan dapat dipahami dari upaya pemerintah yang terus mengirimkan pasukan TNI non-organik ke luar Papua, kata RD. Alih-alih menyelesaikan konflik, pengiriman tersebut malah memicu berbagai gejolak politik di Papua.

Oleh karena itu, RD meminta pemerintah mengubah sikap dan pendekatannya dalam menyelesaikan konflik Papu. Pendekatannya harus dari sudut pandang yang menghormati hak asasi manusia dan martabat masyarakat Papua.

“Salah satu caranya adalah dengan melakukan dialog yang setara dan inklusif dengan berbagai kelompok di Papua,” kata Ardi.

Menurut Ardi, penyiksaan ini kejam dan sangat tidak manusiawi serta tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apa pun. Investigasi yang lengkap dan independen harus segera dilakukan. Jika benar, semua pelaku kejahatan harus diadili dan diberi hukuman berat sesuai perbuatannya.

Ia mengatakan, dokumen hukum hak asasi manusia nasional dan internasional melarang segala bentuk penyiksaan, tindakan kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Tidak boleh ada toleransi, apalagi sedikit toleransi terhadap berbagai bentuk penyiksaan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelidiki tuduhan penyiksaan dan menghukum berat para pelakunya.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *