Alasan Prabowo diberhentikan dari militer kini karena Jokowi memberinya gelar jenderal kehormatan TNI.

Uncategorized153 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberinya promosi khusus Jenderal Kehormatan TNI Kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden nomor urut 2.

Panglima Pasukan Khusus Angkatan Darat (Pangkostrad) Mantan Panglima Pasukan Khusus Angkatan Darat (Pangkostrad) ini mendapat tentangan dari banyak pihak karena dinilai memiliki catatan buruk atas pelanggaran HAM semasa berkarir di militer.

Prabowo Ia pensiun dini pada tahun 1998 dengan pangkat letnan jenderal. Karirnya sebagai PNS kini berakhir setelah 24 tahun mengabdi sebagai prajurit di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Di usianya yang saat itu menginjak 47 tahun, Prabowo terpaksa pensiun setelah mendapat Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP.

Menantu presiden kedua RI, Soeharto, dinyatakan bersalah atas sejumlah perbuatan melawan hukum dan perbuatan salah, termasuk penindasan terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi pada tahun 1998. Berdasarkan SK tersebut, Prabowo divonis bersalah. . Diberhentikan dari dinas militer.

Kesalahan Prabowo yang perlu banyak penjelasan adalah Satgas Mawar atau kelompok Mawar bertugas menculik pendukung pro demokrasi. tersebut Majalah Tempo Dalam terbitan pertengahan Juni 2014, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) memutuskan Prabowo bersalah pada 21 Agustus 1998. Komandan Grup 4/Sandy Uda dipastikan memerintahkan Kopassus dan anggotanya dari Satgas Mawar dan Satgas Merpati. . “Ambil kebebasan orang lain.”

Saat ditanyai, anak buah Prabowo yakin penculikan itu adalah operasi resmi. Pasalnya, kata dia, Prabowo “melapor ke manajemen” dan “atas perintah manajemen”. Meski operasi tersebut tidak dilaporkan kepada atasan. Barulah pada bulan April 1998, Prabowo melaporkan operasi tersebut ke Komando Tentara Nasional Indonesia (ABRI).

Berdasarkan informasi yang dihimpun DKP, laporan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendapat dorongan dari Kepala Badan Intelijen ABRI. DKP juga menyebut Prabowo telah melampaui kewenangannya dengan melakukan operasi pengendalian stabilitas nasional. Operasi ini sering dilakukan di Aceh, Irian Jaya – sekarang Papua, dan Pengawal Presiden di Vancouver, Kanada, oleh Kopassus. Prabowo dinilai bersalah karena kerap pergi tanpa izin Panglima TNI atau Panglima ABRI.

Baca Juga  Pemogokan dokter selama berabad-abad di Korea Selatan telah menyebabkan rumah sakit menolak pasien

Berdasarkan sejumlah tindakan yang dilakukan Prabowo, DKP menilai tindakan Prabowo yang mengabaikan ketertiban, hierarki, dan disiplin di lingkungan militer. Prabowo dinilai gagal bertindak profesional dan bertanggung jawab. DKP juga menuding Prabowo melakukan tindak pidana pembangkangan. Kejahatan lainnya termasuk perampasan kebebasan orang lain dan penculikan.

Masih dari Majalah Tempo, DKP yang mengadili Prabowo saat itu terdiri dari tujuh perwira TNI. Mereka adalah Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo, Letjen TNI Fachurul Razi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen TNI Agum Gumelaar, Letjen TNI Ari J. Kumat dan Letjen Jamari Chaniago. Surat keputusan DKP diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 1998.

Saat diwawancarai Tempo sepekan setelah keputusan tersebut, Agum Gumelaar mengakui bahwa Prabowo salah mengartikan perintah tersebut. Agum juga menjelaskan, tidak ada perintah yang diberikan baik dari Presiden maupun Panglima ABRI terkait pengamanan. Prabowo mengaku kepada Tempo pada bulan Oktober 2014 bahwa ia “hanya” menangkap sembilan aktivis yang masih hidup. Ia mengatakan, ada beberapa kelompok yang bisa dilibatkan.

iklan

“Saya salah satu dari beberapa lusin komandan,” katanya. “Apa bagianku, aku bertanggung jawab. Aku tidak akan kemana-mana, aku di sini.”

Menurut Fachrul Razi, tidak ada dalil di DKP. Semua orang sepakat bahwa Prabowo harus diberhentikan dari dinas militer. Rekomendasi ini disetujui Panglima ABRI Wiranto. Namun pemberhentian tersebut harus melalui keputusan presiden. Di tahun Pada tahun 1998 dikeluarkan Surat Keputusan Tempat Tinggal No. 62. Prabowo mengatakan dia diberhentikan “dengan hormat” dan bertentangan dengan saran DKP.

Di tahun Pada tahun 1998, kasus penindasan terhadap aktivis pro-demokrasi oleh kelompok Mawar terungkap pada tahun 2014 ketika Prabowo mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Koran Tempo Edisi Sabtu 5 Juli 2014 memberitakan, lima mantan aktivis demokrasi korban penculikan tahun 1998 menulis surat terbuka kepada Joko Widodo atau Jokowi– Jusuf Kala, lawan Prabowo saat itu. Mereka menuntut agar masalah penculikan diselesaikan dan aktivis yang hilang ditemukan jika terpilih.

Baca Juga  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menambah kuota mahasiswa program IISMA 2024

“Kami berharap dalam hati kalian berdua menjadi jalan keluar dari penantian panjang untuk menyelesaikan masalah ini,” kata mantan aktivis Raharja Waluya Jati saat membacakan surat terbuka di Semara Hotel Center Jakarta.

Selain Raharja, surat tersebut ditandatangani oleh Faisol Reza, Mugianto, Nezar Patria, dan Aan Rusdianto. Menurut Faisol Riza, surat terbuka tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap koalisi PDI Perjuangan. Tanpa mau menyebutkan nama calon presiden yang dimaksud, ia mengatakan, “Kita tidak bisa mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada salah satu pelaku penculikan yang mencalonkan diri sebagai presiden.”

Di tahun Pius Lustrilanang, salah satu mantan aktivis dan korban penculikan tahun 1998, membela Prabowo. Di tahun “Prabowo tertarik mengusut kasus pelanggaran HAM secara mendalam,” kata Pius.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I Muhammad Muhammad | Francesco Rosario | Ricky Ferdianto | Koran Tempo | Majalah Tempo

Pilihan Redaksi: Jokowi Anugrahkan Gelar Jenderal Kehormatan TNI, Siapa Pengusul?



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *