Diduga Proyek Ipal Komunal Karya Jaya Tidak Sesuai Bestek Dan Terbangkalai

Mediasumut,Tebing TinggiKetua BKM Karya Bersatu di Kelurahan Karya Jaya Pujianto mendominasi  pelaksanaan pekerjaan swadaya IPAL komunal sebanyak 3 unit yang seluruh pagu anggaran berjumlah Rp 1.275.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Warga yang dikerahkan bekerja malah tidak berasal dari lingkungan setempat atau kelurahan setempat. Beberapa warga mengeluhkan sikap Pujianto yang mendominasi seluruh pembiayaan dan pekerjaan pembuatan IPAL-KOMUNAL yang berbasis swadaya masyarakat ini.

Salah seorang warga sebut saja bernama Anto dan Marni merasa kecewa karena ketika saat pembentukan rembuk warga digadang-gadang penyertaan warga sepenuhnya untuk melaksanakan pembangunan IPAL-Komunal tersebut. Namun senyatanya di lapangan setelah pengerjaan pembangunan IPAL-Komunal berjalan dan dana dicairkan oleh pemerintah, malah seluruhnya didominasi oleh Pujianto dan keluarga istrinya yang menyebabkan warga setempat tidak ikut serta dalam pekerjaan. Pujianto juga tidak bisa ditemui ketika team awak media ingin menkonfirmasi tentang adanya dugaan penggunaan pipa DENYA PVC kelas B OD 160 mm yang tidak sesuai dengan standart nya,sementara pipa yang seharus nya dipakai untuk ipal komunal tersebut adalah pipa WAVIN PVC SDR 41 B160 mm,dengan selisih harga yang cukup jauh berbeda.

Sementara Pembangunan proyek Ipal Komunal berbiaya bersumber dari Loan (pinjaman) IDB (Islamic Development Bank) di Kota Tebing Tinggi tahun 2016 hingga akhir Oktober 2017  dengan dana sebesar Rp. 425 juta yang ditangani Pujianto diduga  masih  terbengkalai.

Sesuai rembuk warga bahwa setiap unitnya IPAL-Komunal didanai dengan pagu IDB-APBN Rp 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)  berbasis swadaya masyarakat akan dimanfaatkan oleh 50 rumah tangga sebagai tempat pembuangan limbah padat dan cair rumah tangga. Pelaksanaan pembangunan IPAL-Komunal tersebut melibatkan warga baik laki-laki maupun perempuan sehingga memberikan tambahan penghasilan bagi warga setempat yang ikut berpartisipatif dalam pelaksanaan pembangunan Ipal-komunal tersebut bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk memberdayakan perempuan untuk pekerjaan yang diperlukan. Namun semuanya diambilalih oleh Pujianto dan keluarga dari pihak istrinya sehingga banyak warga kecewa dan mendongkol.

“Waktu masih rembuk warga saya ini akan bekerja untuk keperluan dapur para tukang-tukang, baik makan maupun minum atau gorengan. Namun yang melaksanakan pekerjaan itu malah diambil alih oleh istrinya Puji”  (nama panggilan Pujianto), ungkap Marni dengan geram kepada wartawan

Bahkan ANTO yang sudah mahir dalam bidang pertukangan bangunan juga merasa terabaikan. Karena tidak diikutsertakan dalam pekerjaan Ipal-Komunal yang dikerjakan di lingkungan III Jalan LKMd, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan Kota tebing Tinggi. “Padahal waktu rembuk warga kita sudah merancang dan merencanakan pembagian tugas, namun alhasil ketika dana cair semua cuma didominasi oleh Puji.”  lebih jauh anto mengatakan bahkan yag menambah sakt hati ketika Puji juga mengintervensi pekerjaan perawatan tower yang didirikan di atas tanah Puji, demikian juga IPAL-Komunal diditikan di atas tanah Pujianto yang diduga akan memakai anggaran dari IPAL-Komunal untuk biaya tanah sebagai sewa atau ijin pakai, padahal didirikan di atas tanah Ketua BKM Pujianto sendiri.

Ketua BKM Karya Bersatu, Pujianto sebelumnya telah memimpin pelaksanaan pembangunan 2 unit IPAL KOmunal di Kelurahan Karya Jaya lingkungan 5 dan lingkungan 2  namun pembangunan IPAL-Komunal itu termasuk dari 7 unit IPAL Komunal yang telah gagal diselesaikan di Kota Tebing Tinggi. Masalah ini  diharapkan oleh masyarakat agar Kejaksaan Tinggi SUMUT menyelidiki anggaran-anggaran IDB pembangunan IPAL-komunal tahun 2016 dan tahun 2017 yang dikelola PUJIANTO   mangkrak hingga akhir tahun Desember 2017 hampir selesai dibangun. “Harus juga diperiksa fisik bangunan apakah benar-benar telah bermanfaat bagi 50 KK sesuai dengan usulan awal rembuk warga.. Lebih jauh TEAM awak media  menduga, mengapa dipaksanakan Ketua BKM yang telah terbukti tidak mampu bekerja masih dipercayakan untuk mengelola pekerjaan yang sama.  Oknum BKM tersebut telah gagal memimpin pembangunan fisik IPAL Komunal 2 unit di tahun 2016 mengapa dipercayakan lagi kepadanya pekerjaan yang sama, ada apa? apakah ada permainan?, hal itu perlu dipertanyakan kepada Distrik Project atau Kepala Satkernya.(TEAM)