PENGANGKATAN AZIS SYAMSUDIN SEBAGAI KETUA DPR SESUAI PADA AGUMENTASI KONSTITUSI PARTAI GOLKAR

JAKARTA-Mediasumut.com-Argumentasi konstitusi Partai Golkar atas penunjukan, penempatan dan pengangkatan jabatan Ketua DPR RI.

Hal ini sesuai, Pasal 19 Anggaran Dasar Partai Golkar khususnya ayat 2 point (a) menyebutkan Dewan Pimpinan Pusat berwenang, Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Pimpinan Nasional serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.

Sehubungan, Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Partai Golkar menyebutkan Dewan Pembina merupakan badan yang berfungsi pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran, dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan bersama-sama DPP Partai Golkar menentukan kebijakan yang bersifat strategis.

Kemudian berdasarkan, Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Pasal 7 ayat 1 point (e) menyebutkan; Wewenang, Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Ketua Umum, adalah Memimpin Partai GOLKAR sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (e) Menetapkan kebijakan penempatan kader sebagai Pimpinan Lembaga Negara.

Seterusnya kebijakan yang ditempuh  Ketua Umum DPP Partai Golkar  Setya Novanto yang  menunjuk/menempatkan/mengangkat Azis Syamsudin sebagai Ketua DPR Rl didasarkan pada argumentasi konstitusi organisasi Partai Golkar telah mengacu pada AD/ART Partai Golkar dan Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Selanjutnya, penandatanganan keputusan DPP Partai Golkar mengenai penunjukan/penempatan/pengangkatan Azis Syamsudin sebagai Ketua DPR RI, dilakukan secara bersama-sama, Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Sehingga telah memenuhi unsur kolektivitas dalam tradisi  kepemimpinan dan atau konsensus organisasi yang berlaku di lingkungan DPP Partai Golkar. (Sumber Raja Paluta Rambe)