Dan Pada Akhirnya Pengacara Setnov Dilaporkan ke KPK

Mediasumut.com, –  Jakarta- Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari YLBHI, Kontras, ICW, LBH Pers, PBHI, Truth, TII, Pemuda Muhammadiyah dan GAK yang melaporkan Fredrich.



“Kami, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menuntut agar KPK segera melakukan penyelidikan atas dugaan obstruction of Justice,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana usai melaporkan Fredrich di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Kurnia menyatakan, Pasal 21 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakomodir KPK agar bisa menindak para pihak yang mencoba menghalang-halangi proses hukum tindak pidana korupsi.

“Ini menjadi penting agar proses penanganan perkara korupsi e-KTP dapat berlangsung tanpa ada gangguan dari pihak manapun,” tegasnya.

Kurnia menyatakan, setidaknya terdapat sejumlah hal yang dilakukan Fredrich untuk menghalangi pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Salah satunya, Fredrich telah mendorong Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Fredrich beralasan, pemeriksaan terhadap kliennya harus berdasar izin Presiden Joko Widodo dengan mengacu Pasal 245 ayat (1) Undang-undang MD3.

Kurnia menegaskan, aturan tersebut tidak relevan menjadi dalil Novanto untuk mangkir dari pemeriksaan. Hal ini lantaran Novanto diperiksa sebagai saksi bukan tersangka. Hal ini lantaran Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang menjadi dalil Fredrich mencantumkan frasa ‘diduga melakukan tindak pidana’ yang merujuk pada seorang tersangka, bukan saksi.

Selain itu, Fredrich berupaya menghalangi penyidikan dengan melaporkan dua pimpinan KPK dan sejumlah pegawai KPK atas dugaan menyalahgunakan wewenang dan memalsukan surat cegah terhadap Novanto.

“Jadi sudah jelas dasar argumen pelaporan tim kuasa hukum Novanto Kabareskrim sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan obstruction of justice,” tandasnya.(ms)