Tidak Berikan Pakaian Seragam Pada Saat Acara Ketika hari jadi Pemkab Tapteng ke 72

Mediasumut.com | TAPTENG | – Anggaran dan Kegiatan yang dikelolah masing-masing Dinas di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng). Anggota DPRD Tapteng yang mempunyai wewenang mempertanyakan.

“Kenapa Anggota DPRD tidak mendapatkan seragam hari jadi Pemkab Tapteng ke-72, seperti yang dikenakan para panitia dan SKPD.?”. tanya ketua DPRD kepada Sekretaris Dewan.

Ketua DPRD Tapteng, Syahrun Pasaribu, Wakil Ketua, Dharma Bakti Marbun, dan anggota Petricius M Rajagukguk, mempertanyakan langsung kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) Tapteng, Melky Panggabean, Kamis 24/8) disela-sela acara puncak Hari Jadi (HJ) Tapteng ke-72 Tahun 2017 di Pandan.

Menurut wakil rakyat ini. Jika memang Pimpinan dan Anggota DPRD Tapteng tidak mendapat baju seragam tidak ada masalah, asalkan serentak atau bersama-sama. Yang terjadi justru ada sebahagian anggota dewan yang dapat ada yang tidak mendapat.

“Ini tidak adil namanya, kenapa sebahagian ada yang mendapat, kenapa ada yang tidak. Kalau memang anggota dewan tidak mendapat seragam jangan pilih bulu. Jangan sebahagian ada yang dapat sebahagian tidak. Itu namanya membeda-bedakan”. tukas sejumlah anggota dewan.

Para anggota terhormat itupun memberikan perbandingan dengan pelaksanaan HUT Kota Sibolga beberapa waktu lalu. Dimana seluruh anggota dewan mulai dari Ketua, Wakil Ketua sampai anggota dewan mendapat pakaian seragam, tidak seperti di Tapteng.

Syahrun Pasaribu selaku Ketua DPRD Tapteng mengakui, bahwa dirinya mendapat baju seragam, namun karena anggotanya banyak yang tidak dapat, akhirnya dia memilih tidak memakai baju seragam itu.

“Tidak enak dong kelihatannya hanya saya yang pakai baju seragam, sementara teman-teman tidak. Makanya saya memilih tidak memakai dan tetap pakai jas, agar kompak dengan teman-teman anggota dewan yang lain”. tandasnya.

Ditempat terpisah, Sekwan, Melky Panggabean, Jumat (25/8) kepada media menjelaskan, keterbatasan anggaran (DPA). Dan tahun penampungan anggarannya juga pada masa kepemimpina kepala daerah yang lama. Hal itulah yang membuat sehingga tidak semua bisa kebagian pakain seragam tersebut.

“Sebelumnya saya minta maaf atas kekurangan ini, yang namanya pesta pasti ada kekurangan. Hanya saja, dalam mata anggaran tidak ada ditampung dananya untuk pakaian seragam anggota Dewan. Karena tidak ada ditampung dalam DPA, tidak mungkin kami mengambil kebijakan tersendiri karena itu menyangkut uang negara”. jelasnya.

Sekwan, selanjunya menjelaskan, anggaran kegiatan HUT Tapteng 2017 termasuk masalah pakaian seragam itu dianggarkan pada masa kepemimpinan Bupati yang lama. Karena sudah sedemikian yang tertampung, maka itulah yang bisa dikerjakan.

“Hal ini perlu saya sampaikan agar bisa sama-sama memakluminya, dan tidak ada unsur kesengajaan. Kita berharap kedepan ini menjadi masukan penting agar bisa diusulkan dan ditampung. Yang jelas perayaan pesta kita berjalan dengan baik, dan terkait kekurangan itu sekali lagi saya mohon maaf,”pungkasnya.(*ms)