Pemkab Tapteng & KPK Rapat Monitoring Pencegahan Korupsi

Mediasumut.com | Tapteng |- Untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, dan Efesien Anggaran. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) bersama Tim TA (Technical Assistance) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI merupakan langkah awal pencegahan korupsi melalui sistem penggunaan aplikasi berbasis E Budgeting

Rapat monitoring pencegahan korupsi dan evaluasi khusus pengembangan sistem dari KPK-RI, oleh Technical Assistance (TA) Muhammad Sarfi Lubis, dengan Pemkab Tapteng,Jumat (4/8) di ruang rapat Garuda kantor Bupati Tapteng di Pandan.

Hadir Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, dan wakilnya Darwin Sitompul,  Sekdakab Tapteng, Kaban Pengelola Keuangan Daerah,  Inspektur Kabupaten, Kadis Kominfo, Kepala Bappeda, dan yang mewakili Kadis Perizinan .

Bupati Tapteng Bakhtiar A Sibarani, dalam laporannya kepada TA KPK-RI, Muhammad Safri Lubis, sangat mendukung rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Tapteng. Meski Bupati dan Wakil Bupati Tapteng baru dua bulan dijabat.

“Bupati dan wakil Bupati Tapteng baru dua bulan menjabat. Namun kami sangat mendukung program yang dilaksanakan Pemerintah, khususnya KPK dalam pencegahan Tindakan Korupsi di Tapteng,  kita sepakat dengan KPK  terlaksananya Pemerintahan Tapteng yang bersih, terbebas dari Korupsi sehingga program pembangunan di Tapteng tepat guna dan tepat sasaran”. sebut Bupati Bakhtiar.

Dalam rangka pengelolaan keuangan, lanjut Bupati menjelaskan, Daerah Tapteng memiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan badan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemungutan pendapatan daerah,  penerimaan, penganggaran dan aset daerah.

“Meskipun penggunaan aplikasi telah dilakukan dalam bentuk off line antaralain Simkeuda,  Simda BMD,  Untuk saat ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  yang telah menggunakan aplikasi Komputer terintegrasi (Aplikasi PBB online sejak tahun 2004), dimana aplikasi ini diguanakan untuk memproses penerimaan PBB”. jelas Bakhtiar.

M Safri Lubis, mewakili KPK  memaparkan. Pemerintah RI berkeinginan seluruh Pemerintah Daerah terbebas dari terjadinya kebocoran anggaran. Dan, dalam tindakan pencegahan terjadinya tindakan korupsi, tentu harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di Indonesia, kata Sarfi Lubis, ada tiga Provinsi sebagai daerah pelaksanaan Aplikasi, diantaranya  Sumut,  Riau dan Banten. Maka,  setelah mempelajari dan menganalisi kondisi yang ada, maka KPK mengambil kesimpulan untuk mencegah tindakan Korupsi.

“Maka akan ada empat aplikasi yang akan digunakan, diantaranya aplikasi e planing,  aplikasi e budgeting atau keuangan, aplikasi perijinan,  aplikasi standard harga satuan (SSH,  ASB,  dan HSBGN), aplikasi kepegawaian (standard,  SKP,  dan DP3,  TPP,  absensi Pegawai),  aplikasi informasi dan pengaturan  PAD,  aplikas asset dan barang”. papar M Sarfi Lubis.

Selanjutnya mewakili KPK-RI, M Sarfi Lubis jelaskan,  untuk pendokumentasian hasil belanja, aplikasi pengawasan dan inspektorat,  untuk proses pemantauan,  aplikasi delivery lanjutan,  untuk proses menuju SIRUP dan setelah LPSE,  aplikasi SIRUP, untuk proses realisasi program kegiatan,  aplikasi LPSE, untuk proses realisasi program kegiatan dan aplikasi pajak daerah.

Ada dua aplikasi yang ditawarkan kepada daerah, yaitu aplikasi mandiri seperti yang selama ini sudah ada berbasis WEB,  aplikasi yang kedua yaitu Adopsi menyiapkan 14 aplikasi kecuali aplikasi Sirup dan LPSE. Kami memberi kebebasan kepada Tapteng memilih salah satu Aplikasi ini namun harus mengadakan studi banding ke daerah yang sudah menggunakan aplikasi tersebut.

“Kita berharap Diskominfo menjadi lining sektor pelaksanaan aplikasi ini, maka harus ada tenaga ahli di Kominfo yang terdiri dari sepuluh orang. Untuk pengembangan Aplikasi dapat belajar ke daerah yang telah menggunakannya di Sumut, diantaranya Binjai,  Humbahas, Pakpak Barat, dan Tapsel. Jadi, harus membentuk tim kerja yang terdiri dari programmer yang membangun aplik. (ms)